"Sistem dan Struktur Politik
dan Ekonomi Indonesia
Masa Demokrasi
Parlementer (1950-1959)"
bahwa periode antara tahun 1950-1959 dalam sejarah
Indonesia disebut sebagai sistem Demokrasi Palementer yang memperlihatkan
semangat belajar berdemokrasi. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang
dibangun mengalami kendala yang mengakibatkan jatuh bangun kabinet.
Periode ini disebut oleh Wilopo, salah seorang perdana menteri di era tersebut
(1952-1953) sebagai zaman pemerintahan partai-partai. Banyaknya partaipartai dianggap sebagai salah satu kendala yang mengakibatkan kabinet/
pemerintahan tidak berusia panjang dan silih berganti. Sebagaimana pendapat
Wilopo yang menyebut Demokrasi Parlementer sebagai zaman liberal:
“… zaman kabinet silih berganti, zaman yang melalaikan pembangunan
berencana. Itulah biasanya menjadi sebutan zaman ini”. (Wilopo, 1978)
Namun demikian periode tersebut sesungguhnya tidak hanya menampilkan
segi negatif saja melainkan juga terdapat berbagai segi positif sebagai bentuk
pembelajaran berdemokrasi. Lebih lanjut Wilopo menegaskan bahwa:
Sebaliknya harus diakui, bahwa zaman itu telah menjadi sebagian sejarah kita
sejak merdeka dan berlangsung hampir satu dasa warsa, serta banyak unsurunsur di dalamnya yang patut kita pelajari lebih mendalam. (Wilopo, 1978). Ketika pemerintahan Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada
Agustus 1950, RI kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perubahan bentuk pemerintahan diikuti pula dengan perubahan undangundang dasarnya dari Konstitusi RIS ke UUD Sementara 1950. Perubahan
ke UUD Sementara ini membawa Indonesia memasuki masa Demokrasi
Liberal. Masa Demokrasi Liberal di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai
politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan.
Hal tersebut membawa dampak terganggunya stabilitas nasional di berbagai
bidang kehidupan.
Perlu kalian ketahui bahwa sistem multi partai di Indonesia diawali dengan
maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, setelah mempertimbangkan
usulan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Pemerintah pada
awal pendirian partai-partai politik menyatakan bahwa pembentukan partai partai politik dan organisasi politik bertujuan untuk memperkuat perjuangan
revolusi, hal ini seperti yang disebutkan dalam maklumat pemerintah yang
garis besarnya dinyatakan bahwa:
1) Untuk menjunjung tinggi asas demokrasi tidak dapat didirikan hanya
satu partai.
2) Dianjurkan pembentukan partai-partai politik untuk dapat mengukur
kekuatan perjuangan kita.3) Dengan adanya partai politik dan organisasi politik, memudahkan
pemerintah mudah untuk minta tanggung jawab kepada pemimpinpemimpin barisan perjuangan. (Wilopo, 1978).
Maklumat itu kemudian memunculkan partai-partai baru. Dari sinilah
Indonesia mulai mengubah sistem pemerintahan dari Presidensial ke
Parlementer yang diawali dengan Kabinet Syahrir.
Mari kita lihat suasana pada masa Demokrasi Liberal yang berlangsung
dari 1950-1959. Pada era itu ada tujuh kabinet yang memegang pemerintahan,
sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Jatuh bangunnya
kabinet ini membuat program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Kondisi inilah yang menyebabkan stabilitas nasional
baik di bidang politik,
ekonomi, sosial maupun keamanan terganggu. Kondisi
ini membuat Presiden Soekarno, dalam salah satu pidatonya mengatakan
bahwa “sangat gembira apabila para pemimpin partai berunding sesamanya
dan memutuskan bersama untuk mengubur partai-partai”. Soekarno bahkan
dalam lanjutan pidatonya menekankan untuk melakukannya sekarang juga.
Pernyataan Soekarno membuat hubungannya dengan Hatta semakin renggang
yang akhirnya dwi tunggal menjadi tanggal ketika Hatta mengundurkan diri
sebagai wakil presiden. (Anhar Gonggong, 2005)
Perlu kalian ketahui pula bahwa Soekarno Hatta merupakan pemimpin
dengan dua tipe kepemimpinan yang berbeda. Herberth Feith menyebut
Soekarno sebagai pemimpin yang bertipe solidarity maker (pembuat
persaudaraan/persatuan). Soekarno berpendapat bahwa revolusi itu belum
selesai, sehingga perlu membuat simbol-simbol untuk menyatukan rakyat
untuk menjalankan revolusi. Sedangkan Hatta oleh Feith disebutnya pemimpin
dengan tipe administrator. Hatta berpendapat bahwa revolusi itu sudah selesai,
untuk itu kita harus segera membangun negeri ini dengan mencari solusi agar
pembangunan bisa berjalan dengan baik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar